Pengertian Komunikasi

DEFINISI

Istilah komunikasi berasal dari kata LatinCommunicare atau Communisyang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut  menjadi miliknya.

Beberapa definisi komunikasi adalah:

Komunikasi Massa

Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi Massa – salah satu jenis komunikasi, selain Komunikasi Intrapersonal, Komunikasi Interpersonal, Komunikasi Kelompok, dan Komunikasi Organisasi.

Teori Komunikasi Massa

Komunikasi Massa (Mass Communication) adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (Surat Kabar, Majalah) atau elektronik (radio, televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat.

Cultivation Theory ( Teori Kultivasi)

Teori kultivasi (Cultivation Theory) pertama kali dikenalkan oleh Prof.George Gerbner ketika dia menjadi dekan di sebuah Universitas, pada awalnya dia melakukan sebuah penelitian tentang “Indikator Budaya”  pada pertengahan tahun 60 an untuk mempelajari tentang pengaruh menonton televise.

Teori Jarum Suntik

Terori jarum sunti kinisangat berpengaruh besar dalam kehidupan media padazamannya.Pasalnya teori yang di anggap tidak lazim ini malah menjadi teori yang menggemparkan Indonesia.Teorinyabegini sang kemonikator di ibaratkanpendorong di suntikan. Pesan yang di sampaikan adalah suntikan itu sendiri. Pasti berpengaruh pada yang menerima suntikan tersebut, tampa terkecuali, yaituefek yang sangat besar yang dapat merubah pemahaman mereka. Dan ada juga menyebutkan teori peluru, sebenarnya sama, bedanya terpadat bentuk pengirimanya saja. Teori peluru di ibaratkan sebagai peluru sedangkan teori jarum suntik di ibarakan sebagai jarum suntik.

Teknik Propaganda

1. Name Calling, teknik memberikan label buruk pada sesuatu gagasan/orang/lembaga supaya sasaran tidak menyukai atau menolaknya.

2. Glittering Generality, teknik menghubungkan sesuatu dengan ‘kata yang baik’ dipakai untuk membuat sasaran menerima dan menyetujui sesuatu tanpa memeriksa bukti-bukti.

3. Transfer, teknik membawa otoritas, dukungan, gengsi dari sesuatu yang dihargai dan disanjung kepada sesuatu yang lain agar sesuatu yang lain itu lebih dapat diterima.

4. Testimoni (kesaksian), teknik memberi kesempatan pada orang-orang yang mengagumi atau membenci untuk mengatakan bahwa sebuah gagasan atau program atau produk atau seseorang itu baik atau buruk.

5. Plain Folks, teknik propaganda yang dipakai pembicara propaganda dalam upaya meyakinkan sasaran bahwa dia dan gagasan-gagasannya adalah bagus karena mereka adalah bagian dari ‘rakyat’.

6. Card Staking, meliputi pemilihan dan pemanfaatan fakta atau kebohongan, ilustrasi atau penyimpangan, dan pernyataan-pernyataan logis atau tidak logis untuk memberikan kasus terbaik atau terburuk pada suatu gagasan, program, orang, atau produk. Teknik ini memilih argument atau bukti yang mendukung sebuah posisi dan mengabaikan hal-hal yang mendukung posisi itu. Argument-argumen yang dipilih bisa benar atau salah.

7. Bandwagon, teknik ini digunakan dalam rangka meyakinkan kepada sasaran bahwa semua anggota suatu kelompok (di mana sasaran menjadi anggotanya) menerima programnya, dan oleh karena itu sasaran harus mengikuti kelompok dan segera menggabungkan diri pada kelompok

Tokoh Komunikasi

1. Harold Lasswell.

 Harold Dwight Lasswell dilahirkan di Donnellson, Illinois, ia merupakan anak dari seorang pendeta Presbiterian dan guru sekolah, yang terlahir pada 13 Februari 1902. Ia belajar di Universitas Chicago pada umur 16 tahun dan lulus pada 1922. Ia menerima gelar doktor dari institusi yang sama pada tahun 1926, disertasinya, Teknik Propaganda dalam Perang Dunia (1927) diakui sebagai studi terkemuka pada bidang teori komunikasi. Di Chicago, ia belajar di bawah Charles Merriam, yang pertama kali mengemukakan pemahaman perilaku politik. Dia juga belajar di Universitas London, Jenewa, Paris, dan Berlin. Di Berlin ia belajar bersama Sigmund Freud, dengan pendekatan psikologis untuk ilmu politik.

Apa Sih MySql itu ??

MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basisdata relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basisdata yang telah ada sebelumnya; SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.

FACEBOOK

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004 yang dioperasikan dan dimiliki oleh Facebook, Inc. Pada Januari 2011^[update], Facebook memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif. Pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, atau karakteristik lainnya. Nama layanan ini berasal dari nama buku yang diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik pertama oleh administrasi universitas di AS dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu sama lain. Facebook memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun menjadi pengguna terdaftar di situs ini.

FEATURES RTV

SLUG             : MAKANAN KHAS SAMPANG
PROGRAM    : BERITA MINGGU
JUDUL           : NASI KOBEL KHAS KOTA SAMPANG - SAMPANG
TANGGAL    : 22APRIL 2011
GAMBAR      : KAMERA HDD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESENTER / LEAD IN:
BELUM LENGKAP RASANYA/JIKA ANDA BERKUNJUNG KE KOTA SAMPANG DI PULAU GARAM JIKA TIDAK MENCICIPI MAKANAN KHAS ALA NELAYAN//
----------------------------------------------------PKG--------------------------------------------------
JIKA ANDA MENGAKU SEORANG KULINER/ ADA BAIKNYA CICIPI MASAKAN KHAS DARI KOTA SAMPANG INI// NASI KOBEL KONON MERUPAKAN MAKANAN DARI PARA ISTRI NELAYAN UNTUK BEKAL PARA NELAYAN YANG AKAN MELAUT PADA SORE HARI//

BERAWAL DARI KEBIASAAN ITULAH/ PARA ISTRI MENJADI LEBIH VARIATIF/ SEHINGGA MAKANAN TERSEBUT TERKENAL SAMPAI LUAR DAERAH//

MESKI MENUNYA SEDERHANA/ TAPI MASAKANNYA SANGAT KHAS// HANYA TERDIRI DARI IKAN LAUT/ TAHU/ SAMBAL KELAPA/ DAN SAMBAL KHAS MADURA YAITU BUJE CABBIH/ ATAU DALAM BAHASA INDONESIA YAITU GARAM DAN CABE//

BIASANYA MAKANAN INI DIBUNGKUS DENGAN DAUN PISANG/ UNTUK MENAMBAH KEKHASANNYA// YANG UNIK DARI MAKANAN INI ADALAH SAMBAL KELAPANYA// JIKA BIASANYA DIKUKUS DAN DIGORENG DISINI SAMBAL KELAPANYA DIPANGGANG ATAU DIPEPES BERSAMA POTONGAN TANAH LIAT DENGAN MENGGUNAKAN COBEK//

OUND BITE : TIKA - PEMBELI
IN        : 00:01:09:00 TENTANG RASA MAKANAN
OUT    : 00:01:30:00

SAMBAL KELAPANYA SANGAT KHAS/ TERASA GURIH DI LIDAH.


DARI SAMPANG/ WARDA MELAPORKAN// 

TUGAS JURNALISTIK

BAB I

PENDAHULUAN

Meskipun kebebasan pers di jamin undang-undang, namun tidak ada satu pun surat kabar atau majalah, bahkan media massa, yang bebas melakukan suatu kesalahan, kejahatan atau pun penghinaan dan pencemaran nama terhadap seseorang, kelompok, organisasi, atau instansi tertentu, baik disengaja maupun tidak, karena kelalaian atau pun kesembronoan. Semua orang menjaga nama baiknya seperti terhadap barang berharga miliknya dan merupakan suatu penghinaan yang hebat apabila dicemarkan namanya.

Etika bukanlah belenggu bagi wartawan, justru menjaga kesadaran moral dan Professional. Mutlak diperlukan, sebagai Pertanggung jawaban dalam melaksanakan kebebasan pers. Prinsip kode etik adalah bahwa pers harus berimbang, bersifat netral, akurat, faktual, tidak mencampuradukan antara fakta dan opini, tidak memasukan hal-hal yang bersifat pribadi, menghormati asa praduga tak bersalah, tidak bersifat fitnah, dusta, dan judul tetap mencerminkan isi.

Upaya untuk memahami makna suatu kode etik dilakukan dengan filsafat etika. Melalui pemahaman filsafat etika, pelaku profesi dapat melakukan penilaian kritis atas perilaku. Sekaligus ia dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi perilakunya, bukan karena adanya pengawas atau atasannya, melainkan karena kesadaran nurani. Seperti yang diharapkan oleh Kode Etik Wartawan Indonesia.

Kode Etik ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang pentaatannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Hati nurani adalah kesadaran yang berfungsi secara otonom dalam diri pribadi, tidak dikarenakan adanya otoritas di luar diri yang bersangkutan. Untuk memiliki hati nurani, dengan sendirinya harus dimulai dengan kesadaran etis, yaitu dengan memahami konteks setiap tindakan dengan hal-hal diluar tindakan itu sendiri. Hal yang diluar tindakan itu dapat bersifat relijius (Tuhan), duniawi (masyarakat).

BAB II

PEMBAHASAN

Sebelum kita bicara tentang etika jurnalistik, perlu kita ulas lebih dulu etika profesi. Hal ini karena jurnalis atau wartawan, seperti juga dokter dan ahli hukum, adalah sebuah profesi (profession). Apa yang membedakan suatu profesi dengan jenis pekerjaan lain?

Profesi menurut Webster's New Dictionary and Thesaurus (1990)[1] adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus dan seringkali juga persiapan akademis yang intensif dan lama. Seorang dokter ahli bedah, misalnya, sebelum bisa berpraktek membutuhkan pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia dan pendidikan, sekaligus latihan, cukup lama dan intensif

Etika (ethics) adalah suatu sistem tindakan atau perilaku, suatu prinsip-prinsip moral, atau suatu standar tentang yang benar dan salah. Dalam praktek, etika bagi pengelola pers adalah perspektif moral yang diacu dalam setiap mengambil keputusan peliputan dan pemuatan suatu fakta menjadi berita. Etika memiliki dua wilayah, substantif dan operasional. Substantif adalah wilayah moral yang dianut wartawa secara personal misalnya prioritasnya atas kasus publik ketimbang privat, memuat fakta empiris ketimbang fakta psikologis, mengambil fakta yang membantu situasi damai ketimbang pemicu konflik. Etika operasional terkait dengan panduan teknis etis bagaimana meliput dengan memepertimbangkan balance narasumber akurasi dan menolak sogokan.

Dari segi etimologi  kita melihat istilah kata jurnalistik terdiri dari dua suku kata, yakni jurnal dan istik. Kata jurnal  berasal dari bahasa Perancis, journal, yang berarti catatan harian. Hampir sama bunyi ucapannya dengan kata itu kita akan temukan dalam bahasa Latin, diurna  yang mengandung arti hari ini. Adapun kata istik merujuk pada istilah estetika yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah mewujudkan berbagai produk seni dan ketrampilan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukannya.(Pringgodigdo,1973:383)

Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika jurnalistik ini penting. Pentingnya bukan hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis bersangkutan.

Dalam sejarah pers Indonesia, terdapat sejumlah kode etik yang biasanya dirumuskan oleh organisasi profesi bersangkutan, dan Kode Etik itu bersifat mengikat terhadap para anggota organisasi. Misalnya: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI bersama sejumlah organisasi jurnalis lain secara bersama-sama juga telah menyusun Kode Etik Jurnalis Indonesia, yang diharapkan bisa diberlakukan untuk seluruh jurnalis Indonesia.Selain organisasi profesi, institusi media tempat si jurnalis itu bekerja juga bisa merumuskan Kode Etik dan aturan perilaku (Code of Conduct) bagi para jurnalisnya.

Meskipun disusun oleh organisasi profesi atau institusi media yang berbeda-beda, di Indonesia atau pun di berbagai negara lain, isi Kode Etik pada umumnya bersifat universal dan tak banyak berbeda. Tentu saja tidak akan ada Kode Etik yang membolehkan jurnalis menulis berita bohong atau tak sesuai dengan fakta, misalnya. Variasi kecil yang ada mungkin saja disebabkan perbedaan latar belakang budaya negara-negara bersangkutan. Untuk gambaran yang lebih jelas, sebagai contoh di sini disajikan Kode Etik AJI.  

Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)                                                               

1.    Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

2.    Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.

3.    Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

4.    Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.

5.    Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.

6.    Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.

7.    Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.

8.    Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.

9.    Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.

10.Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental, atau latar belakang sosial lainnya.

11.   Jurnalis menghormati privasi seseorang, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.

12.   Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual.

13.   Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.

14.   Jurnalis dilarang menerima sogokan.

15.   Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.

16.   Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.

17.   Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.

18.    Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.  Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran
Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.


Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.


Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap; menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.


Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
"Off the record" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran
Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

- Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
- Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
- Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
- Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
- Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
- Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
- Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa'a Hia
- Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
- Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
- Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
- Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Boyke M. Nainggolan
- Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
- Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto
- Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
- Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
- Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
- Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max Kawengian
- Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
- Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
- Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
- Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli
- Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S.
- Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
- Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
- Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
- Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
- Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
- Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat

Seorang jurnalis muslim tentu saja memiliki kode etik tersendiri sesuai tuntunan ajaran islam, selain menaati kode etik PWI. Kode etik yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

·   Menginformasikan atau menyampaikan yang benar saja alias tidak beerbohong , juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta.(Q.S Al-Hajj:30)

·   Bijaksana, penuh nasihat yang baik serta argumentasi yang jelas dan baik pula. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman obyek pembaca harus dipahami, sehingga tulisan berita yang dibuat pun akan disesuaikan sehingga mudah dibaca dan dicerna. (Q.S An-Nahl:125)

·   Meneliti kebenaran berita / fakta sebelum di publikasikan alias melakukan check and recheck(Q.S Al-Hujurat:6)

·   Hindari olok-olok, penghinaan, mengejek atau caci maki sehingga menumbuhkan permusuhan dan kebencian (Q.S Al-Hujurat:11)

·   Hindarkan prasangka buruk (suuzhan). Dalam istilah hukum, pegang teguh “asas praduga tak bersalah”(Q.S Thaha:25-26)

---

[1] Webster's New Dictionary and Thesaurus. Concise Edition. 1990. New York: Russel, Geddes & Grosset.

DEFINISI SISTEM PERS

1.    Apakah yang dimaksud system pers? System pers adalah sebuah kolaborasi antara beberapa variable terkait untuk menghasilkan sebuah pemberitaan yang kredibel. Diantaranya adalah ideology, politik, ekonomi, social dan budaya. Formulasi dari beberapa variabel yang tidak berimbang berpengaruh pada kualitas pemberitaan yang ada. Contoh : jika sebuah system pers dominan kepentingan politiknya, maka berita yang disajikanpun akan dipenuhi dengan kepentingan - kepentingan Politik. Demikian juga jika didominasi unsure lainya.

2.    System selalu berawal dari input dan berkahir dengan output, sebab pada dasarnya system berfungsi untuk mengola input sesuai yang diinginkan :

3.    Bagaimana melakukan comparing pers system? Ada dua hal ketika akan membandingkan system pers yang berlaku di sebuah Negara dengan Negara lainnya. Pertama bisa di liat dari structural formation of the pres s(struktur kerja di sebuah media dan posisi pers di tengah sebuah negara) atau dilihat dari its role in causal inference (peranan pers dalam sebuah masyarakat maupun pemerintahan)

4.    Mengapa memahami system pers di sebuah Negara di pandang penting?. Beberapa keuntungan ketika memahami system pers yang berlaku dalam sebuah negara :

• Tidak ada system pers yang ideal di dunia ini, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga dengan memandingkan satu dengan yang lain, akan ditemukan sebuah formula sistem pers yang ideal, dan akan saling melengkapi satu dengan yang lain
• Jika anda seorang jurnalis, maka anda tidak terjebak dalam sebuah hukum dan etik pers di sebuah Negara. Karena pada hakekatnya perbedaan system pers berimbas pada perbedaan hukum media yang berlaku.
• Jika anda seorang pengambil kebijakan dalam sebuah Negara, maka dalam memutus kebijakan tidak akan menjadi blunder bagi anda sendiri.

5.  Masing – masing Negara memiliki system pers yang berbeda – beda, hal ini disebabkan perbedaan demografi dan profil masyarakatnya yang berbeda pula. Pandangan lama tentang system pers yang ada di Indonesia sebagaimana yang diketahui adalah : pers otoritarian, liberal, social responsibility, dan totaliraian (comunist). Oleh beberapa akademisi empat teori pers ini dipandang tidak lagi relevan dengan perkembangan pers yang ada saat ini, maka beberapa akademisi menawarkan tiga model pers yang berbeda, yaitu :Polarized Pluralist Model, Democratic Corporatist Model, dan Liberal Model